Respons Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
SEJARAH INDONESIA~PEMBERONTAKAN- PEMBERONTAKAN YANG PERNAH TERJADI DI INDONESIA KELAS XII
1. Analisis lah faktor penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, G30S/PKI, ANDI AZIZ, APRA, RMS, PRRI, PERMESTA dan BFO
 |
 |
| Gambar, Pemberontakan PKI di Madiun, 18 September 1948 |
A. Faktor penyebab terjadinya Pemberontakan PKI di Madiun 1948
Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada 18 September 1948, berpusat di wilayah sekitar Madiun, Jawa Timur. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Aksi ini merupakan reaksi terhadap hasil Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolah rasionalisasi jumlah prajurit TNI, karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI.Akibat perjanjian ini kelompok kiri yan menentang perjanjian Renville dan Nasionalisasi Tni membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Kemudian pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Para pemberontak merebut kendali atas kota Madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mendirikan Pemerintah Front National Daerah Madiun. Salah satu korban pemberontakan PKI di Madiun ini adalah Gubernur Jawa Timur, RM Suryo dan dokter pejuang kemerdekaan, dr, Mawardi.Pemerintah Indonesia mengatasi pemberontakan PKI di Madiun dengan mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin Jenderal Abdul haris Nasution dan Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer.Saat itu pasukan Divisi Siliwangi sedang ditarik dari Jawa Barat karena perjanjian Renvile. Pasukan ini mengepung pemberontah yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dan berhasil memadamkan pemberontakan dalam waktu yang cepat.
•Pemberontakan PKI Madiun (Pemimpin dan Tujuan Peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun)
Peristiwa pemberontakan PKI Madiun - Pada waktu bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda dengan perjuangan bersenjata maupun diplomasi setelah kemerdekaan, bangsa kita harus menghadapi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifudin adalah mantan Perdana Menteri dan menandatangani Perjanjian Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di Madiun.
 |
| Gambar, PEMIMPIN PKI MADIUN 1948 |
Pokok-pokok Jalan Baru atau koreksi besar yang dilakukan oleh Musso berisi:
1.PKI sejak proklamasi seharusnya sudah muncul dan berperan sebagai pemimpin revolusi.
2.Persetujuan Renville adalah kesalahan besar yang mencelakakan dan berbau reaksioner.
3.Kabinet Amir seharusnya tidak mengundurkan diri sebab pokok di setiap resolusi adalah kekuasaan negara.
4.Untuk sementara perlu dibentuk Front Nasional.
Sedangkan Musso adalah Tokoh PKI yang pernah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926. Setelah gagal ia melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya ia pulang ke Indonesia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda-propaganda anti pemerintah di bawah pimpinan SukarnoHatta.
Front Demokrasi Rakyat (FDR) ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain:
1.Melancarkan propaganda anti pemerintah,
2.Mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.
3.Melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo tanggal 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945, Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.
Aksi pengacauan di Solo yang dilakukan PKI ini selanjutnya meluas dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 September 1948. PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya seperti Blora, Rembang, Pati,
Kudus, Purwadadi, Ponorogo, dan Trenggalek. PKI mengumumkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia.” Setelah menguasai Madiun para pemberontak melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI dan polisi, pemimpinpemimpin partai, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menjadi korban keganasan PKI.
Pemberontakan PKI Madiun bertujuan untuk meruntuhkan pemerintah RI yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang akan diganti dengan pemerintahan yang berdasar paham komunis.
Kekejaman PKI ketika melakukan pemberontakan pada tanggal 18 September 1948 tersebut mengakibatkan kemarahan rakyat. Oleh karena itu pemerintah bersama rakyat segera mengambil tindakan tegas terhadap kaum pemberontak.
Dalam usaha mengatasi keadaan, Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi Semarang, Pati, dan Madiun. Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Karena Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang sakit maka pimpinan operasi penumpasan diserahkan kepada Kolonel A. H. Nasution, Panglima Markas Besar Komando Jawa (MBKD).
Walaupun dalam operasi penumpasan PKI Madiun ini menghadapi kesulitan karena sebagian besar pasukan TNI menjaga garis demarkasi menghadapi Belanda, dengan menggunakan dua brigade kesatuan cadangan umum Divisi III Siliwangi dan brigade Surachmad dari Jawa Timur serta kesatuan-kesatuan lainnya yang setia kepada negara Indonesia maka pemberontak dapat ditumpas.
Pada tanggal 30 September 1948 seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar dan ditembak TNI. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngambe, Grobogan, daerah Purwadadi dan dihukum mati. Akhirnya pemberontakan PKI di Madiun dapat dipadamkan meskipun banyak memakan korban dan melemahkan kekuatan pertahanan RI.
Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dan dari siapa pun. Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata RI sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat.
•Latar Belakang Pemberontakan PKI Madiun
Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Sjarifuddin pentingnya karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet (sekarang Rusia) ini menjelaskan tentang “pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik” dan menawarkan gagasan yang disebutnya “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme: PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional". Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Yogya. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan. Musso juga menyerukan kerja sama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi,dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh kolonel Gatot Subroto.
•Asal Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun
Dengan ini, maka dimulailah adanya aksi saling culik menculik dan banyak peristiwa berdarah. Bahkan tidak diketahui dengan jelas pihak mana yang pertama kali memulai tindakan ini, karena di masing-masing pihak menyatakan pihak lainlah yang memulainya terlebih dahulu. kala itu banyak sekali korban seperti dari perwira polisi, pemimpin agama, perwira TNI dan anggota ponpes di Madiun dan sekitar yang menjadi korban kekejaman dan penculikan. Bahkan RM Suryo yang menggunakan mobil Gubernur Jatim RM Ario Soerjo beserta 2 kawanan mobil polisi kembali dihadang dan dicegat oleh massa pengikut PKI di daerah Ngawi pada tanggal 10 September 1948. Bahkan mereka dibunuh dan ketiga orang mayat tersebut dibuang ke dalam hutan seperti tujuan berdirinya PKI.
Diketahui bahwasanya pembentukan dari FND ini merupakan bentuk dari sebuah perlawanan yang terjadi akibat adanya ancaman yang disebarkan ke Pemerintahan pusat RI. Oleh karena itu harus dibentuk sebuah upaya berupa terbentuknya FDR atau fron demokratik rakyat oleh usulan PKI dan juga membentuk negara Soviet Republik Indonesia di tanggal 18 September 1948 oleh sang pemimpin PKI kala itu yakni Muso. Dimana gerakan Muso sendiri disokong oleh menteri pertahanan Indonesia yaitu Amir Syarifuddin. Dengan adanya gerakan pemberontakan ini memaksa Soekarno yang menjadi Presiden Indonesia waktu itu menyatakan sebuah pidato terbuka kepada rakyat RI. dimana ia menyatakan di dalam radio untuk menyuruh masyarakat memilih dirinya atau Musso sang pemimpin PKI.
B.Faktor penyebab terjadinya pemberontakan DI/TII
Negara Islam Indonesia (NII), Tentara Islam Indonesia (TII) atau biasa disebut dengan DI (Darul Islam) adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 syawal 1368 Hijriah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. NII tersebut diproklamasikan pada saat Negara Pasundan yang dibuat oleh Belanda mengangkat seorang Raden yang bernama Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema sebagai pemimpin/presiden di Negara Pasundan tersebut.
1. Latar Belakang dan Tujuan Pemberontakan DI/TII
Gerakan NII ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara yang menerapkan dasar Agama Islam sebagai dasar Negara. Dalam proklamasinya tertulis bahwa “Hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam” atau lebih jelasnya lagi, di dalam undang-undang tertulis bahwa “Negara Berdasarkan Islam” dan “Hukum tertinggi adalah Al Qur’an dan Hadist”. Proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) menyatakan dengan tegas bahwa kewajiban Negara untuk membuat undang-undang berdasarkan syari’at Islam, dan menolak keras terhadap ideologi selain Al Qur’an dan Hadist, atau yang sering mereka sebut dengan hukum kafir.
Dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Negara Indonesia terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Setelah Sekarmadji ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dieksekusi pada tahun 1962, gerakan Darul Islam tersebut menjadi terpecah. Akan tetapi, meskipun dianggap sebagai gerakan ilegal oleh Negara Indonesia, pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) ini masih berjalan meskipun dengan secara diam-diam di Jawa Barat, Indonesia.
Pada Tanggal 7 Agustus 1949, di sebuah desa yang terletak di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mengumumkan bahwa Negara Islam Indonesia telah berdiri di Negara Indonesia, dengan gerakannya yang disebut dengan DI (Darul Islam) dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII (Tentara Islam Indonesia). Gerakan DI/NII ini dibentuk pada saat provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh Pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville.
Saat pasukan Siliwangi tersebut berhijrah, kelompok DI/TII ini dengan leluasa melakukan gerakannya dengan merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Namun, setelah pasukan Siliwangi menjadwalkan untuk kembali ke Jawa Barat, kelompok DI/TII tersebut harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi.Dalam perkembangannya, Negara Islam Indonesia ini menyebar sampai ke beberapa wilayah yang berada di Negara Indonesia terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Setelah Sekarmadji ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dieksekusi pada tahun 1962, gerakan Darul Islam tersebut menjadi terpecah. Akan tetapi, meskipun dianggap sebagai gerakan ilegal oleh Negara Indonesia, pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) ini masih berjalan meskipun dengan secara diam-diam di Jawa Barat, Indonesia.
2. Upaya Penumpasan Pemberontakan DI/TII
Usaha untuk meruntuhkan organisasi DI/TII ini memakan waktu cukup lama di karenakan oleh beberapa faktor, yaitu:
1).Tempat tinggal pasukan DI/TII ini berada di daerah pegunungan yang sangat mendukung organisasi DI/TII untuk bergerilya.
2).Pasukan Sekarmadji dapat bergerak dengan leluasa di lingkungan penduduk.
3).Pasukan DI/TII mendapat bantuan dari orang Belanda yang di antaranya pemilik perkebunan, dan para pendukung Negara pasundan.
4).Suasana Politik yang tidak konsisten, serta prilaku beberapa golongan partai politik yang telah mempersulit usaha untuk pemulihan keamanan.
Beberapa pemberontakan DI/TII di Indonesia:
1. Pemberontakan DI/TII di Jawa barat
 |
| Sekarmadji Maridjan kartosuwiryo, Pimpinan Pemberontak DI/TII Jawa Barat |
2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
3. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan
 |
| Ibnu Hajar, Pimpinan Pemberontak DI/TII Kalimantan Selatan |
4. Pemberontakan DI/TII di Aceh
 |
| Pemberontakan DI/TII Aceh – Daud Beureueh |
5. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
 |
| Kahar Muzakar, Pimpinan Pemberontak DI/TII Sulawesi Selatan |
C. Faktor Penyebab terjadinya Pemberontakan G30S/PKI
Gerakan 30 September (dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September/PKI, sering disingkat G30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya (1 Oktober) tahun 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta (yang hampir sekaligus).
1. Latar Belakang
Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan. Kemudian, Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan muncul G30S/PKI:
a.Isu sakitnya Bung Karno
Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.
b.Isu masalah tanah dan bagi hasil
Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatra Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian.
c. Faktor Malaysia
Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini[3]. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.
Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun
Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia[4] dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia
Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang[5]. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.
Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya meng"ganyang Malaysia".
Soekarno adalah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, manusia jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak mungkin mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun djuga. Dia tidak mungkin menjadi boneka".
d. Faktor Amerika Serikat
Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.
Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekret Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.
e.Faktor ekonomi
Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia.
Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antre beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.
Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.
D. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan Andi Azis
Jadi pada awal April 1950, pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Azis sendiri, Ia merupakan mantan perwira KNIL dan baru diterima masuk ke dalam APRIS. Andi Azis bersama gerombolannya ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur. Selain itu, hal ini juga dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS.
Andi Azis, pemimpin pasukan pemberontakan Andi Azis
Pada 5 April 1950, gerombolan Andi Azis mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting, selain itu mereka juga menawan seorang Panglima Teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950.
Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Azis untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke JakartaAndi Azis diberi waktu selama 4 hari. Selain itu Andi Azis juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya, dan diminta untuk membebaskan para sandera.
1). Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang, pada saat itu terjadilah pertempuran.
Beberapa bulan kemudian tepatnya pada 5 Agustus 1950, pasukan Andi Azis secara tiba-tiba mengepung markas staf Brigade 10/Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berangsur lama, pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, KNIL/KL (pasukan pendukung Andi Azis).
E. Faktor penyebab terjadinya Pemberontakan APRA
Latar Belakang Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil
Pada saat berlangsungnya Gerakan APRA yang mana pada kala itu langsung dipimpin oleh Raymond Westerling sudah berhasil dalam sebuah aksi pembunuhan hingga sampai menjatah ratusan prajurit dari divisi Siliwangi.
Bahkan pada saat itu juga Westerling telah membentuk suatu rencana untuk melakukan penyerangan keJakarta dan akhirnya melakukan kerja sama oleh pemerintah Sultan Hamid II.
Kemudian di dalam rencana tersebut juga dimana mereka ingin melakukan penculikan dan juga pembunuhan terhadap semua para menteri dari pemerintahan RIS.
Namun upaya tersebut berhasil digagalkan oleh APRIS dimana upaya yang dilakukan oleh APRIS yakni dengan cara mengirimkan semua anggota kesatuan yang berasal dari jawa timur dan jawa tengah.
Namun bukan itu saja,yang mana pada saatjuga Perdana Menteri dari RIS yang bernama Drs. Moh. Hatta pada akhirnya melakukan sebuah rundingan yang diiringi bersama dengan Komisaris Tinggi Belanda.
Hingga kemudian , salah satu dari komandan tentara belanda yang ada di Bandung kala itu yang bernama Mayor Jenderal Engels melakukan sebuah desakan terhadap Westerling agar dapat pergi dan meninggalkan kota Bandung.
Hingga pada akhirnya beberapa yang tersisa dari kekuatan pasukan APRA yang ada di bandung telah berhasil ditaklukan oleh tentara APRIS.
Kemudian berdasarkan perkembangan yang berlangsung, bahwa sudah diketahui mengenai salah satu tokoh yang kala itu mempunyai peran yang ada dibelakang gerakan APRA ialah Sultan Hamid II dengan jabatannya sebagai seorang Menteri dari Negara kabinet RIS.
Adapun pada intinya tujuan dari adanya rencana gerakan ini ialah untuk melakukan penculikan terhadap semua mentri serta melakukan pembunuhan
terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang kala itu (sebagai menteri pertahanan keamanan), lalu Mr. Ali Budiardjo (Sekjen Kementrian Pertahanan Keamanan), dan juga salahs seorang Kolonel T.B Simatupang yang merupakan (Kepala Staf Angkatan Perang).
Akan tetapi dalam upaya perencanaan yang akan dilakukan tersebut tidak menuai hasil yang sebagai mestinya telah direncanakan.
Dimana hal tersebut disebabkan dengan adanya keberhasilan yang dilakukan terhadap anggota APRIS dalam melakukan penumpasan APRA sehingga membuat keamanan yang ada diwilayah jawa barat telah berhasil dipulihkan kembali
Dengan adanya berbagai Pemberontakan yang sudah dilakukan oleh gerakan APRA tersebut memang dirasa cukup mengganggu terhadap stabilitas dan juga proses integrasi rakyat Indonesia.
Selain itu juga dalam adanya pergolakan tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan ideology dan juga pangan.
Namun terdapat sebuah kepentingan serta tujuan yang dirasa tidak sesuai dan sama hal tersebut erupakan suatu pemicu yang akhirnya mendorong terjadi berbagai konflik ditengah masyarakat.
Namun bukan hanya itu saja , yang melatar belakangi terjadi pemberontakan atas gerakan APRA ialah dengan adanya suatu rasa ketidak puasan terhadap semua para pejuang dengan segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat).
Kemudian sebagai salah satu negara federal yang mana dalam pembentukannya dengan didasarkan suatu usulan dari pemerintah belanda pada saat KMB (konferensi meja bundar), seperti yang kita ketahui bahwa RIS ialah merupakan sebuah negara yang terbilang sangat rapuh.
Apalagi di dalam pembentukan RIS juga yang mana dibangun dengan berdasarkan berbagai kepentingan yang memang saling bertolak belakang. Bakhan pada kala itupun bangsa Belanda masih dapat dipengaruhi oelh RIS.
•Tujuan Pemberontakan APRA
Adapun Tujuan dari APRA ialah guna menjaga serta mempertahankan dari bentuk Negara Federal Pasundan di Indonesia dan menjaga adanya tentara sendiri pada setiap negara bab Republik Indonesia Serikat
F. Faktor penyebab terjadinya PRMS
Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Seorang mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Soumokil, memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI, Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah Negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan Republik Maluku Selatan, Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat.
Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan respon pemerintah yang merasa kehadiran RMS bisa jadi ancaman bagi keutuhan Republik Indoensia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung ambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya.
Tindakan pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Leimena dikirim oleh Pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS, tentunya membujuk agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi, langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Soumokil, justru ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain lho, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan komisi PBB untuk Indonesia.
Jadi, bila disimpulkan, penyebab ternyadinya pemberontakan RMS adalah penolakan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri.
G. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan PRRI
Pemberontakan PRRI di barat dan Permesta di timur menumbuhkan berbagai macam alasan. Utamanya bahwa kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan Sumatra Tengah waktu itu merasa bahwa kebijakan pemerintahan dari Jakarta stagnan pada pemenuhan ekonomi lokal mereka saja, di mana dalam gilirannya membatasi setiap kesempatan bagi pengembangan daerah regional lainnya. Juga ada rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh dalam negara kesatuan Indonesia yang baru saja terbentuk. Ketidakseimbangan terjadi karena ajang politik Indonesia terpusat di pulau Jawa, sedangkan sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau-pulau lain] Efeknya konflik ini sedikit menyoal pikiran tentang pemisahan diri dari negara Indonesia, tetapi lebih menitikberatkan tentang pembagian kekuatan politik dan ekonomi yang lebih adil di Indonesia.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Jakarta) yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat, Indonesia.
Gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, di mana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI.
Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca-agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.
pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti :
 |
| Paling kiri Kolonel Ventje Sumual, Letkol Ahmad Husein Kolonel Maludin Simbolan, dan paling kanan Letkol Barlian |
•Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
 |
| Letkol Ahmad Husein |
 |
| Kolonel Maludin Simbolan |
•Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
 |
Letkol Barlian, Sedang menyalami para prajurit
•Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Peristiwa PRRI dan Permesta ada tahun 1957-1958 merupakan puncak dari pertentangan antara daerah terhadap pemerintah pusat yang disebabkan oleh:
A . Keinginan daerah untuk mengganti pemerintah pusat yang dianggap lamban
B. Pemerintah pusat bersikap tidak tegas dalam menyelesaikan masalah di daerah
C. Tuntutan otonomi daerah yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat
D. Pertentangan antar pimpinan daerah tidak diselesaikan oleh pemerintah pusat
E. Ketiadaan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah
H. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan PERMESTA
Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta (Ejaan Soewandi: Perdjuangan Rakjat Semesta) disingkat Permesta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun perlahan-lahan dukungan di Sulawesi Selatan mulai hilang sehingga pada 1957 markas Permesta dipindahkan ke Manado di Sulawesi Utara. Di sini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata pada tahun 1961.
•Latar Belakang
Pemberontakan PRRI di barat dan Permesta di timur menumbuhkan berbagai macam alasan. Utamanya bahwa kelompok etnis tertentu di Sulawesi dan Sumatra Tengah waktu itu merasa bahwa kebijakan pemerintahan dari Jakarta stagnan pada pemenuhan ekonomi lokal mereka saja, di mana dalam gilirannya membatasi setiap kesempatan bagi pengembangan daerah regional lainnya.Juga ada rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang merupakan suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh dalam negara kesatuan Indonesia yang baru saja terbentuk. Ketidakseimbangan terjadi karena ajang politik Indonesia terpusat di pulau Jawa, sedangkan sumber-sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau-pulau lain. Efeknya konflik ini sedikit menyoal pikiran tentang pemisahan diri dari negara Indonesetapi lebih menitikberatkan tentang pembagian kekuatan politik dan ekonomi yang lebih adil di Indonesia.
I. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan BFO
Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949). Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dengan masing-masing negara bagian memiliki satu suara. Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar.Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa dimana kehadiran Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat.
Karena hubungannya dengan Belanda, BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganjurkan suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Menyusul aksi politik Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang meminta pemulihan pemerintah Republik di Yogyakarta sebelumnya untuk terlibat dalam Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia di Den Haag. Setelah pertemuan dengan pimpinan Republik yang dipenjara di Pulau Bangka dan sebuah serangan balasan Republikan yang sukses di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1949, BFO menjadi semakin kecewa dengan kekejaman Belanda dan menganjurkan masuknya orang-orang Republik dalam negosiasi dan sistem federal.
Latar belakang persoalan negara federal dan konferensi pembentkan Badan Permusyawaratan Federal (BFO) pada 27 Mei 1948 dilatarbelakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945.
Kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Jika awalnya Indonesia menyakan sebagai negara kesatuan, maka dengan ancaman kedatangan belanda Soekarno mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federal yang dipimpin oleh Sjahrir. Alasannya, van Mook yang merupakan pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno. Perubahan bentuk negara ini hanya bersifat politis.
2. Kelompokkan pemberontakan2 tsb disebabkan faktor agama, kepentingan atau sistem Pemerintahan!
1. PKI Madiun: Kepentingan & Faktor Agama
2. DI/TII: Sistem Pemerintahan & Faktor Agama
3. G30S/PKI: Sistem Pemerintahan & Faktor Agama
4. Andi Azis: Sistem Pemerintahan & Faktor Agama
5. APRA: Sistem Pemerintahan
6. RMS: Sistem Pemerintahan & Kepentingan
7. PRRI: Sistem Pemerintahan
8. PERMESTA: Sistem Pemerintahan
9. BFO: Sistem pemerintahan
Semoga posting an ini bisa bermanfaat bagi pembaca : )
Isamisda
XII MIPA2
22
Komentar
Posting Komentar